Mau anggota DPR yang Baik? Benahi Dulu Partai Politik!

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin mendapat sorotan dari masyarakat. Banyak sikap dan kebijakan yang dianggap tidak pantas dilakukan oleh para politisi di Senayan. Hal ini terkait dengan penggunaan anggaran dan fasilitas DPR yang notabene juga merupakan uang rakyat. Kritikan ini semakin melengkapi ketidak puasan masyarakat dengan para wakilnya di parlemen. Pemborosan yang tidak sebanding dengan kinerja yang sudah dilakukan.



Kalau kita perhatikan, karakter para anggota dewan sebenarnya bermacam-macam. Dari 560 jumlah anggota DPR, memang tidak semua memperoleh rapot merah. Ada pula beberapa anggota DPR yang memiliki kinerja baik. Mereka adalah politisi yang mampu bersuara untuk membela aspirasi masyarakat. Sayangnya, tidak semua partai politik mampu "menyediakan" wakil yang memiliki kemampuan seperti itu untuk menjadi anggota DPR.

Kenapa Partai Politik?
Dilihat dari proses politik di Indonesia, partai politik masih menjadi satu-satunya institusi yang berhak "menempatkan" wakilnya di DPR. Partai politik diperkenankan untuk menyediakan calon anggota legislatif. Calon - calon tersebutlah yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jadi, apabila calon yang disediakan masih buruk, ya maklum saja bila masyarakat harus memilih yang terbaik diantara yang terburuk.

Selanjutnya, Partai politik masih mempunyai wewenang untuk mengawasi anggota legislatif yang sudah terpilih dan menjabat di DPR. Melalui fraksi, partai politik dapat meninjau sejauh mana kinerja petugas partainya. Partai politik berhak untuk memberi peringatan bahkan pemecatan kepada anggota DPR yang dianggap tidak bekerja maksimal melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu atau PAW.

Demikian besarnya kekuatan partai politik untuk menentukan kinerja DPR. Hal ini membuat partai politik menjadi hulu dari perbaikan sistem politik di Indonesia. Bila ingin mereformasi mental anggota dewan, maka pembenahan di internal partai politik menjadi sebuah hal yang mutlak.


Kaderisasi di Partai Politik
Bagaimana sesungguhnya cara partai politik memilih dan mengumpulkan kadernya? Apakah yang dipilih sudah merupakan orang yang tepat? bagaimana sistem keanggotaan di partai politik? Semua pertanyaan tersebut menjadi acuan untuk menentukan baik burruknya kaderisasi di internal partai politik. Melalui kaderisasi inilah nantinya akan ditentukan orang-orang yang akan menjalankan roda hidupnya partai politik. Bahkan tidak jarang, kader-kader ini juga yang akan ditunjuk mewakili partai untuk mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif.

Pentingnya kaderisasi sayangnya belum disadari betul oleh partai politik. Partai politik masih saja asal comot dan tidak memperhatikan latar belakang dan kemampuan kader dan/atau calon anggota legislatif. Sehingga tidak jarang, kader dan pertugas partai yang menjadi representasi parpol justru merusak citra parpol itu sendiri. Apakah itu karena korupsi, pernyataan yang kontroversi atau bahkan karena memang tidak mampu berargumen di DPR.


Pengawasan Petugas Partai Di DPR
Setelah pemilu, bukan berarti partai politik bisa lepas tangan begitu saja. Partai politik tetap memiliki tugas untuk mengawasi kinerja petugas partainya. Jangan sampai partai politik hanya memposisikan anggota DPR sebagai sumber penghidupan partai. Soal iuran atau bantuan, itu urusan internal partai, yang terpenting adalah bagaimana partai politik tetap menjaga citra partai melalui evaluasi dan dukungan terhadap kinerja anggota DPR.

Hal tersebut diatas menjadi tantangan tersendiri untuk setiap partai politik. Apalagi ini akan menentukan sejauh mana partai politik mampu memberi perubahan sistemik bagi proses politik di Indonesia. Pada pemilu 2014, kita akan melihat, partai mana saja yang mampu melakukan pembenahan di internal partainya dan menyiapkan kader terbaik untuk duduk di Senayan. Bagaimana menurut anda??

Posted in: DPR,Partai Politik.,Pemilu,POLITIK